JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Moh. Nizar Zahro menyebut kebijakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pasca-insiden AirAsia akan jadi tertawaan negara-negara ASEAN. Terlebih, kebijakan Jonan itu justru mengungkap kebobrokan birokrasi di Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, Jonan telah mengungkap adanya pelanggaran dalam hal izin penerbangan yang dilakukan oleh 5 maskapai. Yakni Garuda Indonesia, Wing Air, Trans Nusa, Susi Air dan Lion Air. Langkah itu diikuti dengan pembekuan 61 rute penerbangan. "Hanya sebatas itu yang dilakukan menhub. Saya yakin negara ASEAN lain akan menertawakan kebijakan Kemenhub. Setelah adanya insiden AirAsia baru bertindak. Dulu ke mana saja kok enggak diperiksa izin-izin yang telah dikeluarkan Kemenhub itu?" kata Nizar saat dihubungi, Sabtu (10/1). Nizar menegaskan, justru yang perlu diaudit dalam masalah ini adalah Kemenhub selaku regulator yang telah memberikan izin. Menurutnya, bobroknya dunia penerbangan nasional tak terlepas dari Kemenhub sebagai regulator. "Menurut saya kalau regulator-nya busuk maka semuanya juga busuk. Tapi kalau regulator-nya baik, akuntabel, maka semuanya akan baik. Jadi jangan hanya bisa memberi sanksi kepada maskapai saja," tegasnya. Politikus Gerindra itu menambahkan, Kemenhub juga harus mengambil kebijakan terhadap penumpang yang terlanjut membeli tiket pada 61 rute penerbangan yang dibekukan. Nizar mengingatkan bahwa para calon penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket harus mendapatkan hak-haknya. "Kemenhub mengakui kelalaian pengawasan ijin yang dilakukannya dan memberikan sanksi kepada maskapai yang menyalahi aturan. Mestinya ada kebijakan yang diberikan Kemenhub kepada penumpang sesuai undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan," tandasnya.(fat/jpnn)
portal berita indonesia
Berita lainnya : Pelatih Persija Rombak Posisi Sejumlah Pemain
Tidak ada komentar:
Posting Komentar